LAMPUNG SELATAN–Ratusan Guru Lulus Passing Grade (GLPG) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) kembali ngeluruk ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati setempat, menuntut formasi 727 tahun 2023, Senin 22 Mei 2023.
Diketahui, ratusan guru honor tersebut telah beberapa kali mengadakan aksi unjuk rasa untuk mendesak Pemkab Lamsel menambah formasi PPPK. Bahkan, tak hanya aksi unjuk rasa, mereka juga telah melakukan audiensi dari Pemkab hingga pemerintah pusat.
Berdasarkan pantauan, usai melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Lamsel, ratusan guru honor itu kemudian bertolak ke depan Kantor Bupati setempat, dengan dikawal dua Anggota DPRD Lamsel, yakni Jenghis Khan Haikal dan Andi Aprianto.
Salah seorang orator menjelaskan, bahwa alasan Pemkab Lamsel tidak membuka formasi maksimal dikarenakan keuangan daerah tidak mampu mengcover gaji ratusan guru tersebut dalam alokasi belanja pegawai PPPK sektor pendidikan.
“Namun, sewaktu kami mengahadapi ke Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan DPR RI bahwa anggaran untuk gaji PPPK bukan dikeluarkan oleh daerah melainkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU, red) yang di transfer dari Pemerintah pusat,” Pekik Sunari, guru SDN Taman Agung, Kecamatan Kalianda dalam orasi.
Mereka juga mendesak, agar Pemkab Lamsel dapat segera menambah formasi untuk guru PPPK di Kabupaten Lamsel sedikitnya 727 guru pada bulan Mei tahun ini juga. Sebab menurutnya, apabila melewati bulan Juni mendatang, Pemerintah pusat akan mengesahkan regulasi baru untuk rekrutmen PPPK tahun 2024.
“Pada saat kami melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat, mereka juga menyampaikan formasi tersebut masih bisa dirubah sebelum ditetapkannya aturan baru untuk rekrutmen PPPK tahun depan,” Tambahnya.
Sunari menambahkan, untuk memburu target penambahan formasi guru PPPK ini, maka ia meminta agar para dinas dan instansi yang terkait untuk berangkat ke Jakarta dan bersama-sama mengajukan penambahan formasi guru PPPK ke Kemepan-RB.
“Kalau memang tidak ada uangnya untuk berangkat kesana, kami para guru honorer yang gajinya hanya 500 ribu perbulan, siap untuk sum-suman (iuran, red) membantu operasional Pemda ke Jakarta,” Ketuanya seraya menyindir.
Sementara, usai berorasi sekitar setengah jam, perwakilan DPRD Lamsel berhasil mengajak beberapa pejabat terkait untuk menemui pendemo guna melakukan negosiasi. Para pejabat tersebut diantaranya, Asisten I Bidang Pemerintahan, Eka Riantinawati, Kepala Dinas Pendidikan Asep Jamhur dan Kepala Kesbangpol Martoni Sani.
Dari negosiasi yang dilakukan, mereka sepakat untuk bersama-sama ke Pemerintah pusat untuk memohon penambahan formasi guru PPPK tahun 2023 ini. Namun, tentunya hal itu harus diketahui oleh Bupati Lamsel Nanang Ermanto sebelum mereka berangkat.
Dalam pernyataanya, mewakili seluruh pihak yang terkait, Anggota DPRD Lamsel dari fraksi Demokrat Jenghis Khan Haikal menyatakan siap untuk bersama-sama berjuang menambah formasi guru PPPK ke Pemerintah pusat.
“Kami nyatakan kami siap ikut mengawal ke pemerintah pusat untuk merubah atau meminta penambahan formasi guru PPPK tahun 2023. Benar apa yang disampaikan guru yang berorasi tadi, tidak ada yang tidak bisa dirubah sebelum hari kiamat. Kita buktikan itu,” Katanya.
Usai negosiasi dilakukan, kepada wartawan Kepala Dinas Pendidikan Lamsel, Asep Jamhur mengatakan pihaknya siap bersama-sama pejabat terkait lainnya untuk berangkat ke Kemenpan-RB meminta penambahan formasi guru PPPK, yakni pada hari Rabu 24 Mei 2023 mendatang.
“Kami siap, tentu setelah laporan ke pak Bupati. Itu juga harus ikut semua, yaitu dari BKD (Badan Kepegawaian Diklat, red), BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, red) dan asisten atau staf ahli bupati,” Ujar Asep. (doy-her)
