BANDAR LAMPUNG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandarlampung, mendatangi kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (11/4/2022). Kedatangan mereka, yakni beraudiensi dengan para wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi.
Puluhan mahasiswa HMI Cabang Bandarlampung, diterima audiensi dengan anggota DPRD Lampung dari Komisi I-V diruang rapat komisi DPRD Lampung sekitar pukul 11.00 WIB. Dalam pertemuan itu, membahas tentang keresahan mahasiswa dan masyarakat dengan berbagai kebijakan pemerintah.
Mereka berdialog dan menyampaikan lima tuntutan menyikapi persoalan yang terjadi saat ini, seperti kebijakan kenaikan PPN 11 persen, kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, kelangkaan BBM jenis solar serta kenaikan BBM jenis pertamax dan wacana perpanjangan jabatan Presiden tiga periode.
HMI Cabang Bandarlampung menilai, kebijakan tersebut mengarahkan masyarakat menggunakan BBM non subsidi dengan melambungkan harganya. Mereka (mahasiswa) juga meminta, supaya tidak adanya represifitas terhadap mahasiswa dan masyarakat yang akan melaksanakan aksi pada 13 April 2022 nanti dan aksi-aksi sebelumnya.
Ketua HMI Cabang Bandarlampung, Rizki Al Safar dalam sambutanya mengatakan, mahasiswa datang ke kantor wakil rakyat (DPRD) Lampung ini, karena mahasiswa dan masyarakat resah dengan beberapa kebijakan pemerintah saat ini. Dirinya mewakili masyarakat, karena ada tekanan keresahan masyarakat. Artinya, mohon dihargai dengan keresahan ini.
“Masyarakat mengalami keresahan yang memarjinalkan mahasiswa dan masyarakat. Adanya gerakan alternatif ini diciptakan, yakni dengan audiensi yang kami lakukan. Ketika bisa audiensi, maka ini adalah langkah yang terbaik bagi kami,”kata Rizki dihadapan 8 anggota DPRD Lampung.
Dikatakannya, hari ini menjadi keresahan oleh masyarakat, adapun kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan diantaranya mengenai kenaikan PPN 11 persen, kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, kelangkaan BBM jenis solar dan kenaikan BBM jenis pertamax serta terkait wacana jabatan tiga periode presiden.
“Maka dari kami perhatian, dan dengan harapan adanya perubahan,”kata dia.
Selanjutnya, Rizki menyampaikan lima tuntutan terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Adapun lima tuntutan itu adalah, pertama mahasiswa menolak segala bentuk wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Kedua, menolak kenaikan harga BBM, harga bahan pokok, bahan bakar minyak dan PPN 11persen.
Ketiga, mendukung pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan kelangkaan solar. Keempat, mengecam segala bentuk tindakan kriminalisasi dan represifitas aparat terhadap gerakan masyarakat. Kelima, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat di Kota Bandarlampung untuk menyuarakan aspirasi jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.
Rizki mengutarakan, berbagai kebijakan pemerintah saat ini, amat jauh dari prorakyat dan menyusahkan rakyat. Belum usai wacana penundaan pemilu dan kelangkaan minyak goreng, baru-baru ini kenaikan harga BBM jenis pertamax dan wacana kenaikan pertalite serta gas LPG 3 Kg. Isu lainnya yang terjadi, pemindahan IKN (Ibu Kota Negara) yang belum matang serta banyak hal yang terkesan dipaksakan.
“Jadi kegiatan hari ini yang dilakukan oleh HMI Cabang Bandarlampung, yakni untuk melakukan audiensi dengan DPRD Lampung. Idealisme mahasiswa, intinya tergerak terhadap masyarakat,”terangnya.
Gerakan audiensi ini, lanjut Rizki, bukan menggadaikan idealisme mahasiswa, tetapi gerakan elegan dan efektif dan perlu adanya gerakan alternatif agar demonstrasi sampai dengan tujuannya.
“Jika sekiranya langkah yang kami lakukan ini tidak membuahkan hasil, maka kami (HMI) akan kembali aksi dengan turun ke jalan,”tandasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Raden Ismail saat ditemui awak media usai menggelar audiensi mengatakan, pihaknya menerima massa dari HMI Cabang Bandarlampung. Apalagi hal yang menjadi dinamika ditengah masyarakat saat ini seperti kelangkaan BBM, minyak goreng dan juga terkait adanya isu jabatan tiga periode presiden.
“Hasil dari audiensi tadi atau apa yang diinginkan masyarakat Lampung, sudah kami terima dan akan diteruskan ke Kemendagri agar diketahui bahwa di Lampung ada aspirasi-aspirasi. Apalagi hal ini juga, menjadi aspires tingkat nasional,”kata dia.
Termasuk wacana tiga periode presiden, Raden Ismail menyatakan, bahwa semua itu harus mengikuti konstitusi.
Kemudian saat disinggung terkait akan adanya aksi Rabu (13/4). Raden Ismail menyatakan, DPRD tidak pernah asing dalam penyampaian aspirasi termasuk jika ada aksi unjuk rasa (Unras) lagi. Sebagai wakil rakyat, hal itu sudah biasa saja dihadapinya. Namun ia juga mengimbau, agar dilaksanakan dengan baik dalam aksi unras tersebut.
“Harapannya, jangan ada anarkis dan DPRD akan menerima aksi mereka (mahasiswa) nanti asalkan itutadi jangan anarkis. Kalau terjadi anarkis, itu kewenangannya bukan kami (DPRD) lagi tapi aparat kepolisian,”tandasnya.
Untuk mengamankan audiensi tersebut, puluhan personel Polresta Bandarlampung bersama Jajarannya Polsek Telukbetung Selatan diterjunkan untuk melakukan pengmananan di Kantor DPRD Lampung. Aksi puluhan mahasiswa HMI Cabang Bandarlampung ke Kantor DPRD Provinsi Lampung itu, berlangsung aman. (Nung/Red)
