KALIANDA, LAMPUNG SELATAN, (LT) – Delapan fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lampung Selatan, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Anggota Badan Anggaran DPRD Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal, menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda APBD 2027. Pembahasan itu merupakan tindak lanjut rapat paripurna pada 16 September 2026, yang kemudian dilanjutkan melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan perangkat daerah terkait.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas perhatian, pembahasan, serta berbagai masukan yang diberikan selama proses penyusunan APBD.
Menurut Egi, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan daerah.
Melalui pengelolaan anggaran yang tepat, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperluas kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, penyusunan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027 telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
“Setelah melewati rangkaian pembahasan antara Badan Anggaran dan perangkat daerah, serta memperhatikan berbagai masukan dan rekomendasi, alhamdulillah hari ini kita sampai pada persetujuan dan penandatanganan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027,” ujar Egi.
Ia menilai, dinamika dan perbedaan pandangan selama proses pembahasan merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan penting dalam menyempurnakan kebijakan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Egi berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah terus terjaga dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Saya berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah terus terjaga dan senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya,” katanya.
Setelah disetujui bersama, Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Pada kesempatan itu, Bupati Egi juga mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah agar memastikan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari manfaat dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Karena keberhasilan pembangunan bukan diukur dari seberapa besar yang dikerjakan, tetapi dari seberapa besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Dengan disetujuinya Ranperda APBD 2027 tersebut, diharapkan seluruh program pembangunan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun mendatang dapat berjalan sesuai prioritas dan tepat sasaran.
Pemerintah daerah pun diharapkan mampu memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Cas












