BeritaDaerah

Optimalkan PAD, Bupati Egi dan DPRD Sepakati Perubahan Perda Pajak Daerah

Avatar photo
3
×

Optimalkan PAD, Bupati Egi dan DPRD Sepakati Perubahan Perda Pajak Daerah

Share this article

KALIANDA, LAMPUNG SELATAN, (LT) – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (18/11/2026).

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas berbagai diskusi, masukan, serta kontribusi konstruktif selama proses pembahasan regulasi tersebut.

Menurutnya, penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

Meski demikian, Egi menegaskan bahwa upaya meningkatkan pendapatan daerah harus tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.

“Peningkatan pendapatan daerah memang diperlukan untuk mendukung pembangunan. Namun, upaya tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha. Kita ingin kebijakan pajak tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab,” ujar Egi.

Ia berharap perubahan regulasi tersebut dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan untuk mendukung pembangunan dengan kemampuan ekonomi masyarakat serta keberlanjutan aktivitas dunia usaha.

Dengan adanya penyempurnaan aturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat.

Kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

CAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *