LAMPUNG SELATAN, (LT) — Polemik ijazah yang dikaitkan dengan pencalonan Kepala Desa Sukabanjar kembali mencuat dan kini menyisakan tanda tanya besar. Surat pernyataan tertanggal 23 Februari 2022 memuat keterangan Muhsani yang menyatakan tidak pernah mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Al-Falah, namun mengaku memperoleh ijazah MTs Diniyah Al-Falah dengan cara membeli seharga Rp500 ribu. Sabtu (29/08/2026)
Ijazah tersebut disebut digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Kepala Desa Sukabanjar pada Pilkades 2021.
Persoalan semakin menjadi sorotan karena isi surat pernyataan tersebut berhadapan dengan keterangan dalam ijazah. Dokumen ijazah mencantumkan Muhsani sebagai siswa Nomor Induk Siswa 88, mengikuti ujian akhir tahun ajaran 1999/2000 dan dinyatakan lulus.
Dua dokumen dengan keterangan yang berseberangan kini seperti dua keping puzzle yang belum menemukan jawabannya.
Pertanyaan pun mengarah pada hal mendasar: apakah benar terdapat rekam pendidikan Muhsani di lembaga tersebut? Apakah Nomor Induk Siswa 88 tercatat dalam buku induk? Apakah tersedia daftar nilai, peserta ujian, serta arsip kelulusan tahun 1999/2000?
Tak kalah penting, bagaimana ijazah tersebut diverifikasi ketika digunakan sebagai persyaratan pencalonan kepala desa pada 2021?
Upaya konfirmasi kepada Muhsani selaku pihak yang tercantum sebagai pembuat pernyataan hingga berita ini diterbitkan belum memperoleh tanggapan.
Begitu pula dengan dua nama yang secara jelas tercantum sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut, yakni Surianto, Kepala Desa Sidorejo, dan Sugianto, Kepala Desa Banjarsari. Posisi keduanya sebagai saksi menjadi titik penting yang perlu dijelaskan, sebab mereka tercantum dalam dokumen yang memuat pengakuan terkait perolehan ijazah tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan penjelasan mengenai proses pembuatan surat, isi pernyataan, maupun apa yang mereka ketahui saat menjadi saksi.
Padahal, status mereka sebagai saksi membuat keterangannya sangat penting untuk mengurai kronologi. Publik berhak mengetahui: apakah mereka menyaksikan langsung pembuatan surat? Apakah isi pernyataan diketahui dan dibenarkan saat surat ditandatangani? Dalam kapasitas apa keduanya menjadi saksi? Dan apa yang sebenarnya mereka ketahui mengenai persoalan ijazah tersebut?
Diam bukan bukti kesalahan. Tetapi ketika dokumen saling berhadapan dan klarifikasi tak kunjung datang, teka-teki justru semakin pekat dan tekanan untuk membuka fakta semakin besar.
Jika isi surat benar, publik berhak mengetahui bagaimana prosesnya. Jika terdapat kekeliruan, pihak terkait juga memiliki hak untuk membantah dan memberikan bukti.
Penelusuran pun tidak cukup berhenti pada selembar surat. Buku induk, Nomor Induk Siswa 88, daftar peserta dan nilai ujian, arsip kelulusan, hingga berkas verifikasi persyaratan Pilkades 2021 harus diuji untuk menjawab apakah ijazah tersebut memiliki jejak administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Muhsani selaku pembuat pernyataan serta Surianto dan Sugianto selaku dua saksi yang tercantum dalam dokumen tersebut belum memberikan tanggapan.
Iwan
