KALIANDA, (LT) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Sebanyak 7.882 pekerja sektor informal yang tersebar di 17 kecamatan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan iuran yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selama tiga bulan, mulai Juli hingga September 2026.
Penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, kepada perwakilan penerima manfaat di Kantor Kecamatan Kalianda, Rabu (22/7/2026).
Program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja maupun kematian, namun masih memiliki keterbatasan ekonomi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lampung Selatan, Rikawati, mengatakan seluruh penerima manfaat telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
“Program ini memberikan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja rentan di sektor informal. Iuran kepesertaan ditanggung oleh Pemkab Lampung Selatan selama tiga bulan, mulai Juli hingga September 2026,” ujar Rikawati.
Ia menambahkan, setelah masa bantuan pemerintah berakhir, para peserta diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri agar manfaat perlindungan jaminan sosial tetap berkelanjutan.
Selain itu, Disnakertrans Lampung Selatan juga akan melaksanakan roadshow ke 16 kecamatan lainnya untuk menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang setiap hari bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga.
“Hari ini bukan sekadar penyerahan sebuah kartu. Di balik kartu yang diterima bapak dan ibu, ada bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah untuk memberikan perlindungan apabila sewaktu-waktu terjadi risiko dalam bekerja. Program ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam melindungi pekerja rentan,” kata Bupati Egi.
Bupati Egi juga mengajak seluruh penerima manfaat untuk melanjutkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri setelah masa bantuan pemerintah berakhir. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang terlindungi melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, maka semakin besar pula rasa aman yang dapat dirasakan para pekerja beserta keluarganya.
“Perlindungan bagi pekerja bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga bagian dari komitmen kita mewujudkan Program Lampung Selatan HELAU. Semangat ‘aman’ dalam HELAU harus benar-benar dirasakan masyarakat. Melalui program ini kita ingin menghadirkan rasa aman, meningkatkan perlindungan, dan membawa Lampung Selatan menjadi daerah yang semakin maju, sejahtera, serta seluruh masyarakatnya terlindungi,” pungkasnya.
Cas
