LAMPUNG SELATAN (LT) – Aktivitas peledakan (blasting) yang dilakukan PT Bima Mix di sekitar permukiman warga Desa Tanjung Agung dan Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, kini tidak lagi sekadar menuai keluhan. Warga mulai mempertanyakan aspek hukum, lemahnya pengawasan, hingga dugaan pembiaran oleh pihak berwenang.
Warga menilai dampak yang mereka alami jauh lebih besar dibanding kompensasi yang diberikan. Bahkan, sebagian warga mengaku tidak menerima kompensasi sama sekali meski terdampak langsung.
Ketimpangan Kompensasi: Ada yang Tak Pernah Terima, Ada yang Menolak
Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam penyaluran kompensasi. Seorang warga yang memiliki lahan tepat di samping lokasi tambang mengaku belum pernah menerima kompensasi.
“Saya punya lahan persis di samping tambang, tapi tidak pernah menerima kompensasi sama sekali. Padahal getaran dan debu paling dekat saya yang rasakan,” ungkapnya, Sabtu (4/4/26).
Di sisi lain, sejumlah warga memilih menolak kompensasi karena dinilai tidak sebanding dengan kerugian yang dialami.
“Kompensasi itu tidak ada artinya dibanding kerugian kami. Kebun rusak, kesehatan terganggu, dan penghasilan menurun. Ini menyangkut hidup kami,” tegas warga.
Rapat Dipertanyakan: Tanpa Kehadiran Warga, Namun Mengatasnamakan Warga
Rapat mediasi yang dijadikan dasar klaim kesepakatan oleh perusahaan juga menuai kritik. Warga terdampak langsung tidak hadir karena undangan diterima terlambat saat mereka sedang bekerja.
Namun demikian, hasil rapat tetap dianggap mewakili seluruh warga.
“Kami tidak hadir, tapi seolah-olah kami menyetujui. Ini yang kami pertanyakan, siapa yang sebenarnya diwakili?” ujar warga.
Pernyataan Bertolak Belakang, Transparansi Dipersoalkan
Nama Ahmad Yani Tajir kembali menjadi sorotan. Sebelumnya ia menyatakan kepada media tidak memiliki hubungan dengan PT Bima Mix, namun kini justru membenarkan mekanisme kompensasi perusahaan.
Perubahan sikap ini memunculkan pertanyaan di kalangan warga terkait independensi dan transparansi pihak yang mengklaim mewakili masyarakat.
Blasting Dekat Permukiman: Pelanggaran atau Pembiaran?
Warga mempertanyakan apakah aktivitas blasting yang dilakukan sangat dekat dengan rumah masih sesuai dengan regulasi, atau justru terjadi pembiaran.
“Kalau ini berbahaya tapi tetap dibiarkan, lalu di mana peran pemerintah?” tanya warga.
Dalam prinsip pertambangan, keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama. Kompensasi tidak dapat dijadikan pembenaran atas risiko yang mengancam warga.
Dampak Nyata: Rumah Retak, Udara Tercemar, Kebun Rusak
Warga menegaskan dampak yang terjadi bukan sekadar keluhan, melainkan fakta di lapangan:
-Rumah mengalami retakan akibat getaran blasting
-Debu mengganggu kesehatan pernapasan
-Lahan perkebunan rusak dan tidak lagi produktif
“Ini bukan lagi soal uang, tapi soal keselamatan kami setiap hari,” tegas warga.
Janji Camat Diuji, Warga Minta Tindakan Nyata
Camat Katibung, Andi Sopiyan, SH, MH, menyatakan akan mengirimkan surat ke dinas terkait untuk meminta peninjauan ulang aktivitas blasting.Namun warga menilai langkah tersebut belum cukup.
“Jangan tunggu ada korban baru bertindak,” tegas warga.
DPRD dan Dinas Didesak Turun Tangan
Warga mendesak DPRD Lampung Selatan, pemerintah kecamatan, dan dinas terkait untuk segera mengambil langkah konkret. Mereka juga mengingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka tidak hanya perusahaan yang berpotensi menghadapi konsekuensi hukum, tetapi juga pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.
Penegasan Warga: Ini Soal Hak Hidup
Warga menegaskan bahwa persoalan ini telah melampaui urusan kompensasi.
“Kalau kami terus dibiarkan seperti ini, berarti keselamatan warga tidak dianggap penting. Lalu siapa yang bertanggung jawab?” tutup warga.
(DF)
