LAMPUNG SELATAN, (LT) — Dugaan peredaran rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai kembali mencuat di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Sejumlah produk rokok yang diduga bermasalah ditemukan beredar di Toko Sembako Turnip, Sabtu (29/08/2026).
Temuan tersebut tidak hanya menyoroti keberadaan produk yang diduga bermasalah di tingkat pengecer. Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai asal barang, pihak yang memasok, serta bagaimana rantai distribusi produk tersebut hingga sampai ke tangan konsumen.
Saat dikonfirmasi awak media, pemilik Toko Sembako Turnip menyebut rokok tersebut diperoleh dari pihak yang disebut sebagai distributor, yakni Toko Lulu.
Pemilik toko juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pihak yang disebut sebagai distributor tersebut menyampaikan bahwa produk rokok yang dipasok kepadanya sudah “setengah legal.”
Tak hanya itu, menurut keterangan pemilik Toko Turnip, pihak yang disebut sebagai distributor juga disebut menyanggupi untuk mengganti produk apabila nantinya barang tersebut disita oleh Bea Cukai.
Pernyataan tersebut sontak memunculkan tanda tanya. Istilah “setengah legal” sendiri tidak dikenal sebagai kategori legalitas dalam ketentuan cukai. Produk hasil tembakau pada prinsipnya harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat diedarkan secara sah.
Pertanyaan berikutnya pun mengarah pada pihak yang disebut sebagai pemasok. Apakah benar Toko Lulu memasok produk tersebut? Bagaimana status cukai produk yang didistribusikan? Dan atas dasar apa muncul pernyataan bahwa barang tersebut “setengah legal” serta akan diganti apabila disita?
Untuk mendapatkan kejelasan, awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Toko Lulu melalui pesan WhatsApp.
Konfirmasi tersebut mencakup sejumlah pertanyaan, di antaranya mengenai benar atau tidaknya Toko Lulu sebagai pemasok atau distributor rokok yang ditemukan di Toko Sembako Turnip, status legalitas produk, serta pengetahuan pihak tersebut mengenai pita cukai pada produk yang didistribusikan.
Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak Toko Lulu belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi.
Kondisi tersebut membuat informasi mengenai asal-usul dan status produk masih bersumber dari keterangan pihak Toko Sembako Turnip dan belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai keterlibatan maupun status hukum pihak yang disebut sebagai pemasok.
Di sisi lain, dugaan peredaran rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai patut menjadi perhatian serius. Jika nantinya berdasarkan pemeriksaan instansi berwenang ditemukan adanya pelanggaran ketentuan cukai, pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpanan, pengedaran, maupun penjualan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Cukai mengatur sanksi terhadap peredaran barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk produk hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana mestinya maupun penggunaan pita cukai palsu atau tidak sesuai peruntukannya.
Karena itu, dugaan temuan di tingkat pengecer tersebut tidak semestinya berhenti pada siapa yang menjual barang kepada konsumen. Rantai pasokan dari pengecer hingga pemasok juga penting ditelusuri untuk memastikan dari mana produk tersebut berasal dan bagaimana proses peredarannya.
Munculnya istilah “setengah legal” serta klaim adanya kesanggupan mengganti barang apabila disita justru menjadi bagian yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Untuk memastikan fakta sebenarnya, aparat penegak hukum dan instansi berwenang diharapkan dapat melakukan pemeriksaan terhadap produk, pita cukai, dokumen peredaran, serta jalur distribusinya sesuai kewenangan.
Iwan
