LAMPUNG SELATAN, (LT) — Sebuah dokumen lama kembali membuka pertanyaan serius mengenai proses pencalonan Kepala Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Surat pernyataan tertanggal 23 Februari 2022 itu bukan sekadar selembar klarifikasi. Isinya memuat pengakuan yang, jika benar dan dapat diverifikasi, patut dijawab secara terbuka: Muhsani menyatakan tidak pernah mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Al-Falah, tetapi mengaku memperoleh ijazah dengan cara membeli seharga Rp500 ribu. Selasa (25/08/2026)
Di sinilah persoalan mulai mengeras. Surat tersebut memuat pernyataan Muhsani yang pada saat itu merupakan Kepala Desa Sukabanjar bahwa dirinya tidak pernah mengikuti pendidikan formal maupun nonformal di Pondok Pesantren Al-Falah, Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro.
Namun dalam surat yang sama, Muhsani menyatakan memperoleh ijazah MTs Diniyah Al-Falah dengan cara membeli seharga Rp500 ribu. Ijazah tersebut disebut digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pencalonannya sebagai Kepala Desa Sukabanjar pada Pilkades 2021.
Jika pengakuan tersebut benar, pertanyaan publik seharusnya tidak berhenti pada Muhsani. Ada pertanyaan yang lebih besar: bagaimana dokumen yang disebut diperoleh dengan cara membeli itu dapat masuk ke dalam proses pencalonan, diperiksa, dan kemudian diterima sebagai persyaratan?
Dokumen tersebut menjadi semakin menarik karena pada ijazah yang beredar, Muhsani justru dinyatakan sebagai siswa dengan Nomor Induk Siswa 88 dan disebut telah lulus ujian akhir Madrasah Tsanawiyah Diniyah Pondok Pesantren Al-Falah tahun ajaran 1999/2000.
Ijazah tersebut mencantumkan pelaksanaan ujian pada 5 hingga 10 Mei 2000 dan ditandatangani Kepala Madrasah pada 20 Juni 2000.
Hal lain yang patut diuji adalah kronologi usia dan masa pendidikan. Muhsani tercatat lahir di Cirebon pada 13 Mei 1963. Ijazah tersebut diterbitkan 20 Juni 2000, sehingga usianya saat ijazah diterbitkan sekitar 37 tahun. Pada dokumen itu juga tertulis jenjang Madrasah Tsanawiyah Diniyah dengan masa pendidikan tiga tahun dan tahun ajaran 1999/2000.
Usia 37 tahun tentu bukan bukti otomatis bahwa ijazah tersebut bermasalah. Tetapi justru karena ijazah menyebut masa pendidikan tiga tahun, kronologinya harus terang. Kapan Muhsani mulai tercatat sebagai siswa? Di mana rekam pendidikan tahun pertama dan keduanya? Apakah ada daftar hadir, nilai, buku induk, serta bukti mengikuti ujian pada Mei 2000? Pertanyaan-pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya menentukan apakah keterangan dalam ijazah memiliki jejak administrasi yang dapat diverifikasi.
Kontradiksi antara isi ijazah dan surat pernyataan inilah yang membuat persoalan tidak layak ditutup dengan kalimat “dokumennya ada”. Sebab yang perlu diuji bukan hanya bentuk fisik ijazah, tetapi kebenaran proses yang melahirkan ijazah tersebut.
Surat pernyataan tersebut juga mencantumkan sejumlah saksi. Di antaranya nama Surianto yang saat ini diketahui menjabat sebagai Kepala Desa Sidorejo serta Sugianto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Banjarsari.
Keduanya dalam dokumen tersebut tercantum sebagai saksi pembuat pernyataan. Posisi mereka sebagai saksi menjadi penting untuk diklarifikasi, terutama mengenai latar belakang dibuatnya surat tersebut dan apa yang mereka ketahui mengenai persoalan ijazah yang saat itu mencuat.
Keberadaan dua nama tersebut tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai bukti keterlibatan mereka dalam persoalan ijazah. Namun, sebagai pihak yang tercantum sebagai saksi, keterangan mereka penting untuk menjelaskan apa yang terjadi ketika surat itu dibuat dan mengapa surat tersebut sampai muncul setelah persoalan ijazah mencuat.
Maka titik tekan investigasinya harus diperluas. Bukan sekadar “palsu atau tidak palsu”, melainkan: siapa yang menerbitkan, atas dasar apa diterbitkan, siapa yang memverifikasi, dan bagaimana dokumen itu bisa dinyatakan memenuhi syarat pencalonan?
Terlebih, ijazah tersebut secara tertulis menyatakan pemiliknya pernah menjadi siswa, mengikuti ujian akhir, dan dinyatakan lulus.
Karena itu, penelusuran akan diarahkan pada buku induk siswa, Nomor Induk Siswa 88, daftar peserta dan nilai ujian, arsip kelulusan tahun ajaran 1999/2000, serta dokumen verifikasi ijazah dalam proses pencalonan Kepala Desa Sukabanjar pada 2021. Jika seluruh arsip tersebut tersedia dan konsisten, biarkan dokumen berbicara. Namun jika jejak pendidikan tiga tahun itu tidak ditemukan, pertanyaan publik tentu akan semakin besar.
Keterangan dari pihak Pondok Pesantren Al-Falah, panitia Pilkades, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak yang tercantum sebagai saksi dalam surat tersebut juga diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan ini.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan perkara siapa yang paling keras menuduh. Ini perkara dokumen dan fakta. Bila surat pernyataan itu benar, pengakuan membeli ijazah tidak semestinya berhenti sebagai arsip lama. Bila ternyata ada kekeliruan atau keterangan yang tidak benar, pihak yang berkepentingan juga berhak menjelaskannya secara terbuka.
Publik berhak mengetahui bagaimana sebuah ijazah yang menyatakan seseorang pernah belajar dan lulus ujian dapat berdiri berdampingan dengan surat pernyataan yang menyebut ijazah tersebut diperoleh dengan cara membeli. Dan yang paling penting: siapa yang bertanggung jawab memastikan persyaratan pendidikan calon kepala desa benar-benar sah sebelum seorang calon ditetapkan?
Seluruh pihak yang disebut dalam penelusuran ini tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Iwan
