LAMPUNG SELATAN, (LT) — Proyek Rehabilitasi Tanggul Sungai Way Katibung–Way Sulan dengan nilai hampir Rp24 miliar kembali menjadi perhatian. Persoalan yang mencuat berkaitan dengan legalitas BBM serta tanah timbun yang digunakan dalam pekerjaan, sementara dokumen pendukung yang sebelumnya disebut akan diperlihatkan hingga kini belum diterima awak media.
PT Tirta Indo Karya selaku pelaksana sebelumnya menyatakan akan menunjukkan dokumen terkait legalitas BBM dan material yang digunakan. Namun, sampai berita ini diterbitkan, dokumen tersebut belum diperlihatkan kepada awak media.
Belum diperlihatkannya dokumen tersebut membuat aspek transparansi proyek kembali dipertanyakan. Penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar semestinya dapat disertai dokumen yang memungkinkan publik maupun pihak berwenang melakukan verifikasi.
Legalitas juga tidak cukup hanya dijelaskan melalui klaim bahwa pemasok telah memenuhi ketentuan. Asal-usul BBM, identitas pemasok, transporter, serta sumber tanah timbun idealnya dapat ditelusuri melalui dokumen yang sah.
Karena itu, aparat penegak hukum (APH) dan instansi berwenang diharapkan dapat melakukan verifikasi apabila terdapat dasar untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Pemeriksaan dapat mencakup legalitas BBM, rantai pasok, transporter, serta legalitas sumber tanah timbun yang digunakan dalam proyek.
Verifikasi penting dilakukan untuk memberikan kepastian. Apabila seluruh BBM dan material yang digunakan telah sesuai aturan, dokumen pendukung dapat menjadi dasar pembuktian administratif sekaligus menjawab pertanyaan yang berkembang.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya pelanggaran, proses penanganannya tentu menjadi kewenangan aparat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Anggaran proyek yang nilainya hampir Rp24 miliar bukanlah angka kecil. Setiap rupiah yang bersumber dari uang negara memiliki tanggung jawab publik dan semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Dengan demikian, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada pernyataan bahwa seluruh kebutuhan proyek telah legal. Dokumen pendukung tetap diperlukan untuk memastikan penggunaan BBM dan material tanah timbun dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Untuk memperoleh kejelasan, awak media akan meminta konfirmasi langsung kepada APH dan instansi berwenang terkait sejauh mana persoalan legalitas BBM dan tanah timbun tersebut akan ditindaklanjuti, termasuk langkah yang akan ditempuh apabila hasil verifikasi nantinya menemukan adanya pelanggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, PT Tirta Indo Karya belum memberikan tanggapan maupun memperlihatkan dokumen yang sebelumnya disebut akan disampaikan kepada awak media.
Tys
