LAMPUNG SELATAN, (LT) — Dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk operasional alat berat mencuat di lokasi Proyek Rehabilitasi Tanggul Sungai Way Katibung–Way Sulan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.
Informasi tersebut patut mendapat perhatian karena pekerjaan rehabilitasi tanggul tersebut merupakan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Di tengah pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara, muncul pertanyaan mendasar: apakah solar yang digunakan untuk mengoperasikan alat berat merupakan BBM non-subsidi sesuai peruntukannya, atau justru solar bersubsidi?
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Sabtu (15/8/2026), ditemukan beberapa jeriken yang diduga berisi BBM jenis solar serta satu unit kendaraan yang diduga membawa sejumlah jeriken berisi BBM. Jenis dan status subsidi BBM tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Temuan tersebut semakin menimbulkan tanda tanya mengenai sumber dan mekanisme pengadaan BBM untuk alat berat yang beroperasi di proyek tersebut.
Saat dikonfirmasi mengenai asal BBM yang digunakan untuk operasional alat berat, salah satu petugas lapangan memberikan jawaban singkat.
“Untuk BBM alat berat bersumber dari mana? BBM alat berat berasal dari suatu perusahaan,” ujarnya.
Keterangan tersebut belum menjelaskan secara terang perusahaan mana yang memasok BBM, jenis BBM yang digunakan, dari mana BBM diperoleh, serta bagaimana mekanisme pembelian dan distribusinya.
Padahal, persoalan ini menjadi penting karena proyek tersebut menggunakan dana APBN. Jika BBM yang digunakan ternyata merupakan solar bersubsidi, maka perlu dipastikan apakah penggunaannya sesuai dengan ketentuan peruntukan BBM subsidi.
Dari Mana Solar Itu Berasal?
Pertanyaan mengenai sumber BBM menjadi semakin penting setelah ditemukan beberapa jeriken dan kendaraan yang diduga membawa jeriken berisi solar di sekitar lokasi pekerjaan.
Apakah BBM tersebut dibeli melalui jalur resmi? Apakah berasal dari perusahaan penyedia BBM industri? Atau justru diperoleh melalui penyaluran BBM subsidi?
Hal tersebut tentu perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan penelusuran lapangan, termasuk nota pembelian, dokumen pengadaan BBM, jenis BBM yang digunakan, identitas pemasok, hingga mekanisme distribusinya.
Apabila kemudian hasil pemeriksaan membuktikan bahwa BBM subsidi digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, persoalan tersebut tentu perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Proyek APBN, BBM-nya Harus Jelas
Proyek Rehabilitasi Tanggul Sungai Way Katibung–Way Sulan diketahui dilaksanakan oleh PT Tirta Indo Karya, dengan konsultan supervisi PT Rayakonsult KSO PT Bina Buana Raya.
Pekerjaan tersebut memiliki waktu pelaksanaan 180 hari kalender, dengan tanggal kontrak 17 Juni 2026. Nomor kontrak tercatat HK0201/B/Bbws5.10.2/2026/01, dengan sumber dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Dengan nilai pekerjaan yang bersumber dari keuangan negara, transparansi penggunaan sumber daya dalam proyek seharusnya menjadi perhatian, termasuk penggunaan BBM untuk alat berat.
Jika seluruh BBM yang digunakan memang berasal dari perusahaan penyedia yang sah dan merupakan BBM sesuai peruntukan, maka hal tersebut semestinya dapat dijelaskan secara terbuka dan dibuktikan melalui dokumen pengadaan.
Apabila ditemukan adanya penggunaan BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan, maka pihak berwenang perlu menelusuri siapa yang membeli, siapa yang memasok, dari mana BBM tersebut diperoleh, serta untuk kepentingan apa BBM tersebut digunakan.
Perlu Pemeriksaan, Bukan Sekadar Klarifikasi
Ketentuan mengenai kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi serta penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM diatur antara lain dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Namun demikian, dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan pendalaman oleh pihak yang berwenang. Penerapan ketentuan pidana bergantung pada fakta, jenis pelanggaran, alat bukti, serta hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
Karena itu, BBWS Mesuji Sekampung sebagai pihak yang terkait dengan pekerjaan tersebut serta instansi berwenang lainnya perlu melakukan pengecekan langsung apabila informasi mengenai dugaan penggunaan solar subsidi ini benar.
Pemeriksaan dapat dilakukan dengan melihat jenis BBM yang digunakan, dokumen pembelian, pemasok, volume penggunaan, hingga mekanisme pengadaan BBM untuk seluruh alat berat di lokasi proyek.
Jangan Sampai Subsidi Negara Masuk ke Proyek APBN
Dugaan penggunaan solar subsidi dalam proyek yang dibiayai APBN perlu mendapat klarifikasi dan, bila diperlukan, pemeriksaan dari pihak yang berwenang.
Subsidi BBM merupakan dukungan negara yang memiliki sasaran dan ketentuan peruntukan. Karena itu, apabila terbukti digunakan secara tidak semestinya untuk operasional proyek, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat berhak mengetahui apakah proyek rehabilitasi tanggul tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, bukan hanya dari sisi kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu, tetapi juga dari sisi pengadaan, penggunaan BBM, serta akuntabilitas seluruh sumber daya yang digunakan dalam proyek.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung dari PT Tirta Indo Karya selaku pelaksana pekerjaan mengenai jenis dan sumber BBM yang digunakan untuk operasional alat berat.
Kini pertanyaan publik sederhana:
Dari mana solar tersebut berasal? Siapa pemasoknya? BBM jenis apa yang digunakan alat berat? Dan apakah seluruh penggunaannya telah sesuai ketentuan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa proyek yang menggunakan uang negara benar-benar dikerjakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tys
