LAMPUNG SELATAN, (LT) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan tata kelola lahan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Indonesia Mandiri (UIM). Melalui skema kemitraan produktif, pemerintah berupaya menghadirkan solusi yang mampu menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus memberikan kepastian penghasilan yang legal dan berkelanjutan bagi masyarakat penggarap.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi tindak lanjut penyelesaian lahan KHDTK UIM yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (9/7/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, dan dihadiri jajaran Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, akademisi UIM, serta mitra strategis.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Deputi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sugeng Harmono, Tenaga Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Hadi Daryanto, Akademisi UIM Sigit Apriyanto, perwakilan Kementerian Pertanian Prof. Nelson Pomalingo, serta pimpinan PT Sinergi Agrikultur (PT SIAP).
Dalam arahannya, Supriyanto menegaskan penyelesaian penguasaan lahan di kawasan KHDTK UIM akan dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif dengan mengedepankan dialog bersama masyarakat.
Menurutnya, tahapan awal akan difokuskan pada lahan seluas 5 hektare sebelum dikembangkan menjadi 20 hektare hingga mencapai target 100 hektare.
“Kita harus bergerak secara bertahap dimulai dari skala kecil, yaitu fokus pada hamparan 5 hektar awal sebelum nantinya berkembang ke area 20 hektar hingga total 100 hektar. Melalui ruang diskusi bersama masyarakat, kita ingin menawarkan skema kemitraan yang mampu memberikan kepastian pendapatan yang lebih baik dibandingkan yang mereka peroleh selama ini,” ujar Supriyanto.
Ia menambahkan, keberhasilan program membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa hingga masyarakat. Para petani penggarap, lanjutnya, merupakan warga Lampung Selatan yang harus dirangkul melalui solusi yang memberikan kepastian ruang usaha secara legal dan berkeadilan.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Hadi Daryanto, menilai pendekatan sosial dan edukasi kepada masyarakat menjadi kunci utama dalam penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai status kawasan hutan negara, namun penyelesaiannya lebih diutamakan melalui kemitraan daripada penegakan hukum.
“Yang kita lakukan adalah mengajak dan merangkul masyarakat. Mereka diberikan pemahaman mengenai status kawasan hutan, kemudian ditawarkan peluang memperoleh pekerjaan yang legal melalui kemitraan penyiapan Kebun Sumber Benih bersama UIM. Dengan pendekatan dari hati ke hati, masyarakat akan lebih mudah menerima program ini,” kata Hadi.
Ia menjelaskan, skema kemitraan akan dijalankan melalui kolaborasi antara UIM dan PT SIAP. Dalam program tersebut, masyarakat akan dilibatkan sebagai tenaga kerja resmi pada kegiatan persemaian sekaligus mengembangkan pola tanam tumpang sari antara tanaman kehutanan dan tanaman perkebunan, seperti kelapa, dengan jagung sebagai tanaman sela.
Melalui pola tersebut, fungsi ekologis kawasan KHDTK dapat dipulihkan tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Model kemitraan ini diharapkan mampu menjadi solusi yang mengharmoniskan kepentingan konservasi hutan dengan peningkatan kesejahteraan warga.
Di sisi lain, perwakilan Kementerian Pertanian, Prof. Nelson Pomalingo, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian lahan prioritas seluas 5 hektare sebagai lokasi pembibitan yang ditargetkan mulai berjalan pada bulan ini.
Ia berharap proses penyelesaian tahap awal tersebut dapat dituntaskan dalam satu hingga dua minggu sehingga implementasi program dapat segera berjalan dan menjadi langkah awal terwujudnya pengelolaan kawasan hutan yang produktif, lestari, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Cas
