LAMPUNG SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung, tengah melakukan Pembahasan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Lampung Selatan, Tahun Anggaran 2019 ditingkat Pansus.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD
Lampung Selatan, dari Fraksi PKS, M. Akyas mengatakan hari ini kita telah melakukan Pembahasan tentang LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019, yang merupakan salah satu fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja kepala daerah dan dinas terkait.
“Hal ini dilakukan berdasarkan hasil rapat
Badan Musyawarah (Banmus) DPRD yang telah kita lakukan pada tanggal 4 Maret 2020.”kata Akyas,Jum,at 13 Maret 2020.
Dijelaskan pada dasarnya LKPJ Kepala
Daerah akan dibahas apakah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau tidak. Setelah itu nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi yang keluar sebelum Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati untuk diparipurnakan,
“Hasil rekomendasi tersebut, tentunya akan menjadi bahan kepada yang baru nantinya untuk melaksanakan dan melanjutkan pembangunan yang ada.
“Tentunya pembangunan yang sudah ada tidak boleh putus. Ini akan dijadikan sebagai bahan Kepala Daerah yang baru untuk melanjutkan pembangunan,”papar politisi dari PKS itu.
Diketahui dihari pertama pembahasan
Pansus yang di pusatkan di Aula Rumah
Dinas (Rumdin) ketua DPRD Lampung Selatan, menghadirkan sejumlah OPD dan instansi terkait. Kecuali Kepala dinas Perkim yang tidak dapat hadir.
“Untuk hari ini hanya Kepala Dinas Perkim
yang tidak dapat hadir sebab sedang ada
halangan. Ada saudaranya yang meninggal dan hari Senin kita jadwalkan kembali.”imbuhnya.
Berikut OPD dan instansi yang hadir, Dinas Kesehatan RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM. Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satuan PP dan Pemadam Kebakaran.
Dinas Kependudukan & Capil, Dinas Kominfo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Perhubungan Badan Kepegawaian & Diklat, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan.
