Komisi I DPRD Lamsel Kawal Persiapan Pelaksanaan DD dan ADD di Kecamatan Palas

by -844 Views
Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I di pusatkan di Aula Kecamatan Palas

LAMPUNG SELATAN — Komisi I DPRD Lampung Selatan kawal persiapan pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020, kepada seluruh desa di Kecamatan Palas, Kamis 13 Februari 2020.

Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I di pusatkan di Aula Kecamatan Palas yang di hadiri Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Kepala Desa Se-kecamatan Palas, Sekretaris Desa (Sekdes), Bendahara dan BPD.

Dede Suhendar, Komisi I DPRD Lampung Selatan

Dalam kunker ini, Dede Suhendar Anggota Komisi l DPRD menyampaikan, kami ingin mendorong tentang aturan diterapkannya Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) bagi perangkat desa yang ada di Lampung Selatan.

“Ini salah satu yang menjadi dasar dari tertib administrasi kepegawaian dari perangkat desa, adalah penerbitan nomor induk bagi perangkat desa itu sendiri, karena kami ingin supaya bisa meminalisir terjadinya bongkar pasang setelah usai gelaran pilkades yang di laksanakan” ujarnya.

Dede menyampaikan pula bahwa penerbitan nomor induk perangkat desa (NIPD) ini merupakan salah satu usulan yang muncul pada saat Musyawarah Nasional PPDI di Magelang bulan Juli 2019.

Terkait dengan nomor induk ini Kemendagri sedang mempersiapkan rancangan pedomannya, dengan penyebutannya masing-masing, semisal NIPD atau NRPD.

” Secara singkat bisa diketahui, yang bersangkutan diangkat tahun berapa, lahir tahun berapa, dan akan pensiun pada tahun berapa, diharapkan pada tahun 2020 ini, penomoran ini sudah berjalan yang terkandung dalam penomoran itu nanti” imbuhnya.

Seperti diketahui, banyak desa-desa yang Kepala Desanya dengan mudah merotasi bahkan memecat perangkat desa usai gelaran pilkades, dengan berbagai alasan dimana alasan beda pandangan politik begitu mendominasi alasan pemecatan tersebut mengingat jabatan perangkat desa ini di beberapa wilayah merupakan jabatan yang rawan akan pemecatan usulan terkait NIPD.

“Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa Kabupaten yang berinisiatif memberikan NIPD, dengan penerbitan NIPD ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi perangkat desa, ini salah satu tujuan bagaimana PPDI secara organisasi mampu memberi peran nyata kepada anggotanya” tutur Dede Suhendar politisi muda asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) . (Met)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.